Samakan persepsi, perkuat koordinasi dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

sumbar.bawaslu.go.id || Padang, 29 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 pada Rabu (29/7). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB selama semester pertama tahun 2026 sekaligus memperkuat strategi pengawasan guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkualitas.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran jajaran Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muhamad Khadafi menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kualitas daftar pemilih sebagai fondasi pelaksanaan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan ke depan.

"Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dengan baik," ujar Muhamad Khadafi.

Rapat evaluasi ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Selama kegiatan berlangsung, peserta melakukan pembahasan terhadap hasil pengawasan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada periode berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara.

***