Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Sumbar Tekankan Peran Media Tangkal Disinformasi Pemilu

sumbar.bawaslu.go.id || PADANG - Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperkuat kemitraan strategis dengan media massa dan kalangan mahasiswa guna meningkatkan pengawasan partisipatif serta menangkal disinformasi menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat penguatan kemitraan strategis yang digelar secara hybrid di Kantor Bawaslu Sumbar dan melalui Zoom Meeting, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni. Turut hadir sebagai narasumber Dewan Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi.

Peserta kegiatan terdiri dari pimpinan media online, mahasiswa, serta jajaran humas Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Khadafi menegaskan bahwa media massa memiliki peran penting dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan media diperlukan untuk membangun pengawasan partisipatif sekaligus meminimalisasi penyebaran hoaks dan disinformasi selama proses pemilu.

“Media menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi politik dan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Novrianto menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan media harus terus diperkuat demi menjaga kualitas demokrasi. Ia menyebut media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi secara independen dan profesional.

Menurutnya, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam kerja jurnalistik agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.

“Yang paling penting dalam berita itu cepat dan tepat, sehingga informasi menjadi akurat,” ujar Novrianto.

Ia juga mengingatkan insan pers agar tidak menggiring opini dalam pemberitaan.

“Berita tidak boleh berisi kesimpulan. Kesimpulan biarkan pembaca yang membuat,” katanya.

Selain itu, Novrianto menilai media memiliki tanggung jawab memberi edukasi kepada publik, bukan sekadar menyampaikan informasi.

“Informasi tanpa edukasi tidak banyak gunanya bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, insan pers, dan mahasiswa terkait tantangan pengawasan pemilu di era digital, termasuk maraknya informasi palsu di media sosial.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Sumbar berharap kemitraan dengan media dan elemen masyarakat dapat semakin memperkuat pengawasan partisipatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Sumatera Barat. (*)