Tugas dan Wewenang

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
3. Pelanggaran Pemilu; dan
4. Sengketa proses Pemilu;
5. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
6. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
7. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
9. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
11. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
12. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
13. Penetapan Peserta Pemilu;
14. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelaksanaan dan dana kampanye;
16. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
17. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
18. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
19. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
20. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
21. Penetapan hasil Pemilu;
22. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
23. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
24. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
25. Putusan DKPP;
26. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
27. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/ Kota;
28. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
29. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
30. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
31. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
32. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
33. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
34. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
35. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

1. Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Panitia Pengawas Kecamatan (Ad-Hoc)

3. Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Ad-Hoc)

4. Pengawas TPS (Ad-Hoc)

Laman Web Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota