Pelaporan WL LHKPN Tahun 2019

5 April 2019

Jakarta, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat dan Bawaslu Kab/Kota se-Sumatera Barat wajib untuk melaporkan Harta
kekayaannya sebagai Penyelenggara Negara. Sebagai bentuk kepatuhan, PN WL LHKPN
telah melakukan pelaporan WL LHKPN Tahun 2019 yang berjumlah 89 PN WL LHKPN sebagai
Pengawas Pemilu se-Sumatera Barat.
KPK RI memberikan penilaian 100% terhadap kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan PN WL
LHKPN Tahun 2019 untuk Pengawas Pemilu se-Provinsi Sumatera Barat, penilaian yang sama
pada Tahun 2018.
Pencapaian ini tidak lepas dari peran serta unsur Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat mempertahankan tingkat kepatuhan dan ketepatan
waktu PN WL LHKPN di Lingkungan Pengawas Pemilu se-Sumatera Barat.
Terakhir

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

Pelaporan WL LHKPN Tahun 2019

5 April 2019

Jakarta, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
tentang Laporan Harta Kekayaan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat dan Bawaslu Kab/Kota se-Sumatera Barat wajib untuk melaporkan Harta
kekayaannya sebagai Penyelenggara Negara. Sebagai bentuk kepatuhan, PN WL LHKPN
telah melakukan pelaporan WL LHKPN Tahun 2019 yang berjumlah 89 PN WL LHKPN sebagai
Pengawas Pemilu se-Sumatera Barat.
KPK RI memberikan penilaian 100% terhadap kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan PN WL
LHKPN Tahun 2019 untuk Pengawas Pemilu se-Provinsi Sumatera Barat, penilaian yang sama
pada Tahun 2018.
Pencapaian ini tidak lepas dari peran serta unsur Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat mempertahankan tingkat kepatuhan dan ketepatan
waktu PN WL LHKPN di Lingkungan Pengawas Pemilu se-Sumatera Barat.
Terakhir

Buletin Bawaslu