Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum

22 Februari 2019

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam hal teknis kepengawasan,Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Mengungkapkan Bawaslu harus melaksanakan pengawasan terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, pengawasan tahapan ini memerlukan sebuah langkah strategis dalam hal pelaksanaannya, agar tahapan-tahapan yang sedang berlangsung ini dapat berjalan dengan baik, untuk hal ini Bawaslu Kab/Kota perlu diberikan pencerahan agar proses pengawasan nantinya dapat berjalan dengan baik, serta untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan teknis pengawasan.

Dengan adanya pengawasan tahapan Pileg Pilpres diantaranya terhadap penyelengaraan kampanye, hal ini menjadi patokan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih peka dalam melihat potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, yang kemudian dapat ditangkal dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan ini menjadi penting karena dapat meantisipasi dan mencegah sehingga pelanggaran tidak terjadi.

Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019, Khairul Fahmi mengatakan Orang yang sedang terganggu jiwanya tidak perlu didaftarkan dalam DPT karena akan menimbulkan banyak implikasi seperti kewajiban untuk mensosialisasikan pemilu. Apabila mereka yang sedang mengalami gangguan jiwa sehat pada hari pemungutan suara, cukup diberikan ruang untuk memilih menggunakan KTP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dengan tujuan untuk menyampaikan pemahaman dan persamaan persepsi bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019. Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah Dapat memperkuat koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota dalam hal pengawasan Tahapan Pemilu dan dapat meningkatkan pengatahuan tentang fokus dan strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum

22 Februari 2019

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam hal teknis kepengawasan,Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Mengungkapkan Bawaslu harus melaksanakan pengawasan terkait dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, pengawasan tahapan ini memerlukan sebuah langkah strategis dalam hal pelaksanaannya, agar tahapan-tahapan yang sedang berlangsung ini dapat berjalan dengan baik, untuk hal ini Bawaslu Kab/Kota perlu diberikan pencerahan agar proses pengawasan nantinya dapat berjalan dengan baik, serta untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan teknis pengawasan.

Dengan adanya pengawasan tahapan Pileg Pilpres diantaranya terhadap penyelengaraan kampanye, hal ini menjadi patokan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih peka dalam melihat potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, yang kemudian dapat ditangkal dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan ini menjadi penting karena dapat meantisipasi dan mencegah sehingga pelanggaran tidak terjadi.

Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019, Khairul Fahmi mengatakan Orang yang sedang terganggu jiwanya tidak perlu didaftarkan dalam DPT karena akan menimbulkan banyak implikasi seperti kewajiban untuk mensosialisasikan pemilu. Apabila mereka yang sedang mengalami gangguan jiwa sehat pada hari pemungutan suara, cukup diberikan ruang untuk memilih menggunakan KTP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dengan tujuan untuk menyampaikan pemahaman dan persamaan persepsi bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019. Sedangkan manfaat kegiatan ini ialah Dapat memperkuat koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota dalam hal pengawasan Tahapan Pemilu dan dapat meningkatkan pengatahuan tentang fokus dan strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Buletin Bawaslu